Penegakan Disiplin Kepada Siswa Tidak Bisa Dipidanakan

Penegakan Disiplin Kepada Siswa Tidak Bisa Dipidanakan

kotatuban.com– Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Cabang Tuban, Edi Sukarno mengaku prihatin atas sejumlah kasus guru dilaporkan siswa dengan tuduhan penganiayaan saat mendiplinkan siswanya.

“Jika dalam setiap tindakan guru untuk mendidik dan mendisiplinkan siswa lalu dilaporkan ke polisi akan menjadikan para guru passif dan terpasung. Guru akan terus dibayangi ketakutan dilaporkan ke polisi atas tindakannya saat mendisiplinkan siswanya. Ini preseden buruk bagi dunia pendidikan,” terang Edi Sukarno, Rabu (12/04) saat diminta tanggapannya atas kasus dilaporkannya Kepala SMAN 4 oleh siswanya ke Polres Tuban, beberapa waktu lalu.

Ditambahkan, Edi, jika memang tidak melukai hendaknya tindakan itu tidak dibawa ke ranah hukum. Sebab, apa yang dilakukan guru terhadap siswa itu dalam rangka menertibkan dan membentuk karakter siswa.

“Kalau dijiwit atau dijewer, masak harus lapor polisi. Kalau sampai luka dan berdarah, ya boleh lah lapor. Karena itu sudah keterlaluan,” tambahnya.

Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, kasus yang menimpa Kepala SMAN 4 Tuban, Suparlin, bermula saat salah satu siswanya, Wildan Rifqi Kurniawan kelas XI terlambat masuk sekolah hingga pukul 7.15 menit. Padahal kegiatan ekstra sekolah sudah dimulai pada pukul 6.30 menit. Karena ada siswa terlambat akhirnya diminta menghadap kepala sekolah.

Menurut Suparlin, setelah diberikan pemahaman jika terlambat masuk sekolah itu pelanggaran, siswa tersebut tidak menyadari malah membantahnya.

“Kalau guru terlambat tidak diapa-apakan, tapi, kalau siswa terlambat dimarahi,” ujar Suparlin menirukan bantahan siswa tersebut.

Mendengar bantahan siswanya yang dianggap kurang sopan itu, Suparlin dengan sepontan langsung mendorong kepala (njonol-red) siswa tersebut. Akibat ‘dijonol’ itu rupanya Rifqi tidak terima dan melapor ke polisi.

“Saya sama sekali tidak berniat menyakitinya. Apa yang kami lakukan semata-mata untuk mendidik siswa agar lebih sopan dan disiplin,” tutur Suparlin.

Sayangnya hingga kini Rifqi masih belum bisa dihubungi. Yang pasti saat melapor di Mapolres Tuban Rifqi didampingi orang tuanya dan selanjutnya Rifqi bersama orang tuanya juga melaporkan masalah itu ke Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR), sebuah LSM di Tuban yang konsen dalam masalah anak dan perempuan.

Di sisi lain, praktisi pendidikan Tuban Mohammad Anshori, turut menyatakan keprihatinannya atas kasus guru yang dilaporkan siswanya tersebut. Menurut tokoh yang juga Wakil Ketua I Universitas Terbuka Tuban tersebut, selama tindakan guru kepada siswa dilakukan untuk tujuan pembinaan dan penegakan disiplin kesiswaan, maka hal tersebut tidak bisa dipidanakan. Mohammad Anshori lalu mengutip pasal 39, 40 dan 41, PP No 74 Tahun 2008 tentang Perlindungan Guru.

Pada PP No 74 Tahun 2008 pasal Pasal  39 Ayat 1, disebutkan: Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.

Sedangkan Pasal 39 Ayat 2 juga menyebutkan ; Sanksi dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan. (3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan Guru, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan. (4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, Pasal 40 PP No 74 Tahun 2008 mengatakan; Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.  Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas  diperoleh guru melalui perlindungan: a. hukum; b. profesi; dan c. keselamatan dan kesehatan kerja.Masyarakat, Organisasi Profesi Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan

Pada pasal 41 PP No 74 Tahun 2008; Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, Masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.   (yit)

 

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply