‎Permendagri 44/2015 Langgar UU Pemilu Kada

image
Ketua Panwaskab Tuban, Sullamul Hadi

kotatuban.com – Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Tuban menyebut keberadaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 44 tahun 2015 terkait pengelolaan Dana Pemilu Kepala Daerah (Pemilu Kada) Tahun 2015 salah kaprah.

Pasalnya, Permendagri 44 tersebut tidak mengacu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati, dan Walikota Wakil Walikota. Sehingga, tidak singkron antara Permendagri 44/2015  dengan UU 8/2015 tersebut berimbas sulitnya komunikasi antara penyelenggara Pemilu dengan pemerintah.

”Permendagri 44/2015  itu salah kaprah, tidak sesuai dan tidak mematuhi UU Nomor 8 Tahun 2015. Sehingga, pemahaman pelaksanaan Pemilu Kada antara penyelenggara Pemilu dengan pemerintah multi tafsir,” terang, Ketua Panwaskab Tuban, Sullamul Hadi, kepada kotatuban.com, Jumat (15/05).

Dia mencontohkan, dalam Permendagri disebutkan bahwa masa kerja Panitia Pengawas Lapangan (PPL) adalah dua bulan. Padahal dalam UU 8/2015  disebutkan, masa kerja Pengawas Pemilu adalah 5 bulan. Selain itu, untuk masa jabatan Panwaskab disebutkan masa kerjanya maksimal 9 bulan. Sementara di UU 8/2015 disebutkan kalau masa kerja sampai selesai tahapan Pemilu. Bahkan bisa lebih dari 10 bulan kalau misalkan ada sengketa Pemilu.

”Ada ketidak sesuaian antara Permendagri dengan undang-undang,” ungkapnya.

Menurutnya, keberadaan Permendagri yang tidak mengacu kepada UU tersebut berpengaruh pada kebutuhan anggaran lembaga Pengawas Pemilu. Awal pengajuan anggaran, Panwaskab mengajukan senilai Rp 8,9 Miliar ke Pemkab Tuban. Tetapi, Pemkab berpatokan pada Permendagri, sehingga anggaran yang disetujui hanya 4,7 Miliar rupiah untuk Pengawasan Pemilu Kada tahun ini.

”Kami rasa itu tidak cukup untuk kebutuhan Pilkada tahun ini, sehingga kami mengajukan lagi anggaran senilai 4 Miliar rupiah. Karena dalam UU /20015 juga mengamanatkan adanya Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang harus dilantik minimal 28 hari sebelum pemilihan. Sehingga, anggaran untuk pengawasan kita membutuhkan lebih besar lagi,” pungkasnya. (duc)

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Direkomendasikan untukmu

About the Author: kotatuban