Anggota Dewan Banyak Absen Saat Sidang Paripurna

kotatubvan.com- Diakhir masa jabatannya, sejumlah anggota DPRD Tuban pilih absen saat sidang paripurna. Para wakil rakyat itu malah mementingkan urusan partai maupun kepentingan keluarganya dibanding membahas masalah kepentingan umum di sidang paripurna.

Seperti yang terjadi saat sidang paripurna Penyampaian Laporan Badan Anggaran dan Pemandandangan Umum Fraksi tentang LPJ Pelaksanaan APBD 2013. Dari 50 anggota DPRD Tuban ternyata hanya 27 orang saja yang mengikuti sidang peripurna tersebut. Sementara 23 lainnya tidak hadir dengan berbagai alasan.

Akibatnya sejumlah kursi wakil rakyat tampak melompong, hanya terpajang papan nama pemilik kursi saja. Dengan jumlah tersebut, berarti hanya 27 anggota dewan yang mengikuti rapat paripurna yang juga sempat molor lebih dari satujam dari jadwal semula itu.

Menurut Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Tuban Rudi Hatiyato, mengatakan, banyaknya anggota dewan yang absen saat rapat seharusnya tidak terjadi. Sebab rapat tersebut merupakan bagian dari kepentingan bersama dan kepentingan peningkatan kinerja pemerintahan.

“Ini kami pikir kurang tepat, karena rapat paripurna seperti ini merupakan bagian dari perencanaan kinerja pemerintahan selanjutnya,” kata Rudi.

Rudi mengaku jika yang tidak hadir tersebut kebanyakan adalah anggota dewan yang tidak terpilih kembali. Namun, pihaknya tidak tahu pasti apa alasan anggota dewan tersebut membolos.

“Jabatan tinggal dua bulan lagi, marilah membuat citra baik untuk masa akhir jabatan, jangan terkesan tidak biasa seperti itu,” katanya.

Bukan hanya anggota dewan saja yang absen dalam perhelatan itu, tapi, Ketua DPRD, Kristiawan juga tidak nampak  dan mengikuti rapat karena ada kegiatan di luar. Sehingga rapat paripurna dipimpi oleh wakil ketua dewan Sa’dun Naim.

Banyaknya anggota DPRD Tuban yang absen dalam paripurna itu tidak hanya sekali ini saja. Bahkan, sering kali sidang paripurna hanya sekedar memenuhi qourum saja. Absennya wakil rakyat itu juga disayangkan berbagai pihak. “Semestinya, kegiatan kelompok maupun pribadi harus ditinggalkan. Anggota dewan harus mementingkan kepentingan rakyat, karena mereka digaji dari tetesan keringat rakyat,” terang Miftah dari Fitra Tuban. (kim)