Demokrat Boikot Paripurna Kesimpulan Banggar Terhadap LPJ Pelaksanaan APBD 2015

Penandatanganan LPJ pelaksanaan APBD 2015
Penandatanganan LPJ pelaksanaan APBD 2015

kotatuban.com-Anggota fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rayat Daerah (DPRD) Kabpaten Tuban kompak tidak menghadiri rapat paripurna dewan beragendakan Kesimpulan Badan Anggaran (Banggar) dan persetujuan bersama terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2015.

Nampak kursi anggota Fraksi parta Demokrat kosong sejak awal dimulainya siding paripurna yang dipmpin ketua DPRD Miyadi, hingga paripurna usai.

Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein, usai sidang mengatakan, tidak mengetahui pasti penyebab fraksi Demokrat tidak hadir dalam sindag tersebut, padahal kata Wabup, dalam pembhasan sebelumnya tidak ada masalah soal laporan pertanggungjawaban yang disampaikan pemerintah.

“Tadi ada satu fraksi yang tidak hadir dan menyampakan pendapatnya,” kata Wabup Noor Nahar, Rabu (22/06)

Namun demikian lanjut Wabup, paripurna tetap dilanjutkan dengan penandatanganan kesepakatan bersama karena enam fraksi lainya yakni, Fraksi PBK, Fraksi PDIP, Fraksi Golkar Keadilan sejahtera (Gabungan Golkar PKS), Fraksi Nasdem Nurani Rakyat (Gabungan Nasdem dan Hanura), Fraksi Partai Gerindar, dan Fraksi Amanat Pembangunan (Gabungan PAN dan PPP) memberikan kesepakatan.

“Meski begitu penandatanganan tetap dilakukan karena enam fraksi lainya telah menyutujui. Ini adalah bagian dari demokrasi dan kami tetap menghormati fraksi Demokrat yang tidak hadir dalam pembahasan ini,” jelas Wakil Bupati Tuban.

Lebih lanjut, enam fraksi menyetujui laporan pertanggungjawaban pemerintah dalam pelaksanaan Anggaran Pedaatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2015. Kendati begitu sejumlah fraksi memberikan beberapa rekmendasi soal pelaksanaan angaran, diantaranya disampaikan Fraksi Amanat Pembangunan terkait pembangunan indek manusia, peningkatan kualitas pendidikan agama dan peningkatan pelayanan kesehatan di Tuban.

Sementara itu, Fraksi Gerindra menyampaikan agar pemerintah mencermati kinerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyerapan anggaran agar dimaksimalkan dalam setap kegiatan, sehngga tidak ada sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) terlalu besar.

“Semua usulan akan kami akomodir dan dijadikan dasar pertimbangan dalam menentuan kebijakan,” imbuh Wakil Bupati.

Terkait ketidak hadiran dalam sidang siang tadi, hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari Fraksi Partai Demokrat. (kim)

 

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Direkomendasikan untukmu

About the Author: kotatuban