Diduga PPDP Pilkada Tuban Gunakan Joki

kotatuban.com – Diduga Petugas Pemutahiran Data Pemilih (PPDP) Pilkada di Tuban yakni, PPDP di Kecamatan Jenu dan Jatirogo menggunakan joki dalam melaksanakan tugasnya. Sebab, saat melakukan coklit data pemilih dilaksanakan orang lain,” jelas Koordinator Devisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Tuban, M. Arifin, Kamis (30/7/2020).

Dari sejumlah temuan itu langsung direkomendasikan ke KPUD Tuban dan langsung ditindaklanjuti, termasuk PPDP yang menggunakan orang lain dalam melaksanakan tugasnya.PPDP yang dikethui menggunakan joki, yakni PPDP Desa Sekardadi Kecamatan Jenu dan Desa Wotsogo Kecamatan Jatirogo.

Ditambahkan Arifin, dugaan pelanggaran tersebut mencakup adanya pemilih Memenuhi Syarat (MS) tidak masuk dalam data pemilih sebanyak 7.716 jiwa dan adanya Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) masuk dalam data pemilih sebanyak 26.214 jiwa.

Bawaslu Kabupaten Tuban dalam pelaksanaan pengawasan prosedur coklit, juga memberikan saran perbaikan berupa pelaksanaan coklit ulang. Coklit ulang ini dilaksanakan di 6 TPS yang tersebar di 6 kelurahan dan 5 kecamatan dengan berbagai alasan.

Dugaan pelanggaran yang terkait pemilih juga menjadi temuan. Di antaranya pemilih yang data dalam Formulir A-KWK bermasalah atau tidak cocok dengan E-KTP, pemilih belum melakukan perekaman, dan pemilih yang dalam Formulir A-KWK berada jauh dari TPS nya.

“Sebagai upaya menyukseskan pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih, Bawaslu Kabupaten Tuban juga melaksanakan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban 2020,” lanjut Arifin.

Menanggapi dugaan pelanggaran tersebut, Komisioner KPU Kabupaten Tuban, Nur Rokib menuturkan, segala dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu telah ditindaklanjuti. Bahkan dengan adanya rekomendasi coklit ulang pun juga telah dilakukan.

“Menanggapi hal itu, kami langsung merespon rekomendasi Bawaslu Tuban dengan melakukan coklit ulang,” terang Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Tuban itu, kata Rokib.

Ditambahan, PPDP yang melakukan coklit dengan cara perwakilan orang lain. Pihaknya mengklaim itu bentuk ketidak pahaman petugas ketika menjalankan tugas.

“Ia (pengganti PPDP) berniat untuk membantu istrinya. Ketidak tahunan aturan itu, sehingga tugas istri dibantu oleh suami,” papar Alumni aktivis PMII Tuban tersebut.

Kemudian terkait PPDP yang terdeteksi DNA Partai Politik merupakan dugaan upaya pencatutan yang dilakukan oleh pengurus Parpol. Sebab mereka (PPDP) tidak merasa mendaftar sebagai simpatsan maupun pengurus Parpol.

“Setelah kami teliti PPDP non partisipan Parpol ada 34 dan 30 orang juga menyatakan dalam surat bahwa bukan partisipan yang disaksikan oleh pengurus Parpol setempat. Sedangkan 8 orang telah mengundurkan diri dari petugas PPDP,” pungkasnya. (ims)

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Direkomendasikan untukmu

About the Author: kotatuban