DPRD Tetapkan Raperda Kode Etik

image
Sidang Paripurna DPRD Tuban

kotatuban.com-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, tetapkan Rancangan  Peraturan Daerah (Raperda) Kode Etik dan Tata Beracara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD menjadi Perda. Penetapan itu dilakukan setelah semua fraksi menyetujuinya dalam sidang Paripurna yang dipimpin Ketua kDPRD Tuban, Miyadi, Senin (25/01).

“Dalam menjalankan tugasnya, semua anggota dewan harus menggunakan kode etik yang sudah diatur,” terang Miyadi, usai sidang paripurna di lantai dua gedung dewan Tuban.

Menurut Miyadi, rambu-rambu aturan itu sudah jelas di atur dalam tatib dewan nomor 01 tahun 2014. Tetapi masih membutuhkan penyempurnaan, sehingga dibentuklah perda tentang kode etik dan tata beracara pelaksanaan tugas dan wewenang badan kehormatan dewan.

“Kode etik itu juga mengatur sanksi anggota dewan ketika melanggar dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota dewan,” terang  politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Dijelasken lebih lanjut,  anggota yang melanggar saat menjalankan tugasnya dan tidak sesuai dengan kode etik, dapat diadukan ke pimpinan. Pengaduan bisa dilakukan, baik oleh anggota dewan lainnya maupun aduan dari masyarakat. Kemudian aduan akan diproses dan diberikan sanksi sesuai pelanggaran yang terdapat dalam aturan.

“Sangsinya akan diberikan sesuai pelanggaran, makanya kami harap anggota menjalankan tugasnya dengan baik agar tidak kena sanksi,” tegas Miyadi.

Sanksi yang diberikan mulai, teguran dan peringatan hingga tiga kali kepada anggota dewan yang tidak menjalankan tugasnya sesuai kode etik. Begitu pula, jika ada anggota dewan yang secara berturut-turut tidak mengikuti sidang paripurna pasti dapat sanksi.(kim)

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Direkomendasikan untukmu

About the Author: kotatuban