Pembuatan Dokumen Kependudukan Masih Kena Pungli

miftahkotatuban.com – Meski sudah dinyatakan gratis, pembuatan dokumen kependukan masih dikenakan biaya dengan dalih untuk transpotasi. Seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran, maupun dokumen kependudukan lainnya masih menjadi lahan empuk untuk oknum pejabat untuk menarik iuran ilegal dari masyarakat.

Seperti halnya, yang diunggah diakun facebook yang bernama Bangdon Nasakom pada 13 Oktober lalu, pada akun facebook tersebut menceritakan ada pemohon KTP atas nama Falih Nur Ridho Warga Kecamatan Senori, dimana pemuda tersebut dari keluarga tidak mampu. Dia membuat KTP untuk keperluan kerja, karena tidak faham, Falih datang ke Kecamatan Senori untuk mengurus KTP tersebut. Namun, pihak kecamatan meminta biaya pembuatan KTP sebesar Rp 30 ribu.

”Pungli pembuatan dokumen kependudukan memang sering dikeluhkan masyarakat, baik lewat jejaring sosial maupun kepada kami langsung. Kami juga pernah melakukan investigasi serta mencoba mengantar masyarakat membuat KTP di dinas. Faktanya tidak bisa satu hari selesai seperti yang digembar-gemborkan baik pemerintah daerah dan utamanya pemerintah pusat,” terang, Koordinator Advokasi Forum Indonesia Untuk Trasparansi Anggaran (Fitra), Miftahul Huda, Kamis (16/10).

Menurutnya, besarnya biaya yang diminta oknum pegawai untuk pembuatan dokumen kependudukan tersebut bervariasi, antara Rp 25 ribu sampai Rp 75 ribu. Besarnya tarikan tersebut tergantung dari jauh dekatnya kecamatan tersebut dengan kabupaten. ”Kami berharap praktek-praktek pungli ini segera dihilangkan,” tandasnya. (duc)

 

 

Direkomendasikan untukmu

About the Author: kotatuban

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.