Politisasi Soal UN Tanggungjawab Mendikbud

kotatuban.com-Terkait temuan materi soal Ujian Nasional (UN) bidang studi Bahasa Indonesia yang menyebutkan nama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Dinas Pendidikan Tuban belum terima laporan.

Kepala Sekolah MA Asshomadiyah saat menunjukkan bukti politisasi soal UN
Kepala Sekolah MA Asshomadiyah saat menunjukkan bukti politisasi soal UN

Soal bidang studi Bahasa Indonesia yang menyebut nama Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi itu dianggap sebagai bentuk kampanye terselubung. Sebab, Jokowi merupakan tokoh sekaligus pengurus DPP PDIP.

Kasi Kuikulim Bidang Pendidikan SMP/SMA/SMK, Heni  Indriana, saat dikonformasi mengungkapkan, pihaknya belum menerima laporan masalah itu.  Dia sendiri tidak mengetahui apakah hal itu merupakan pelanggara atau tidak. Namun, dirinya akan menyampaikan dan melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
“Kami belum tahu mas, karena tidak ada laporan sebelumnya, namun ini akan secepatnya  kami komunikasikan dengan kepala dinas,” kata Heni.

Sebelumnya naskah soal ujian nasional yang ditengarai mengandung unsur politik tersebut dipersoalkan Kepala  Madrasah Aliyah Ash-Shomadiyah Tuban, Riza Salahuddin Habibi. Sejumlah guru  sekolah penyelengaran Ujian Nasional (UN) lainnya juga menganggap penyebutan nama Jokowi tidak sesuai dengan kaidah pendidikan. Sebab, hal itu jelas memasukkan unsur politik di dalam soal yang dikerjakan siswa.

Menurut Kepala MA Ash-Shomadiyah, dengan adanya temuan soal UN  yang beberapa kali menyebutkan nama Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta itu,  sepenuhnya  tangungjawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).  Karena dinilai kelalain besar yang dilakukan pembuat soal ujian itu.

“Ini sepenuhnya tangungjawab Mendikbud. Untuk pelaksanaan Unas semua dibiayai oleh negara,  sehingga harus steril dari kepentingan politik,” tegas Riza Salahuddin Habibi.

Riza menilai, masih banyak tokoh nasional lain yang tidak menjadi tokoh politik atau terlibat dalam dunia politik yang bisa menjadi contoh urain dalam soal Unas itu, bukan menempatkan orang yang sedang terlibat politik, sehingga tidak disebut berkampanye.

“Makanya ini yang menjadi pertanyaan besar, masak tokoh politik masuk dalam soal Unas,” katanya.

Gus Riza sendiri baru mengetahui soal UN tersebut setelah ada laporan dari salah satu siswanya yang mengikuti ujian.

Dalaqm waktu dekat pihaknya bakal menyampaikan surat terkait dengan temuan tersebut. Sehingga, di masa mendatang soal-soal Unas bebas dari kepentingan politik. (kim)

 

Print Friendly, PDF & Email

Direkomendasikan untukmu

About the Author: kotatuban

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.