‎Dispertamben Tuggu PP Tentang Perijinan Pertambangan

kotatuban.com –  Dinas Pertambangan dan Energi (Dispertamben) Kabupaten Tuban, berharap ada produk hukum lain setelah keluarnya Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014. Pasalnya, produk hukum tersebut dianggap belum detail untuk dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Sehingga, UU 23 tahun 2014 tersebut masih diperlukan produk hukum lain yang menyertainya. Supaya perijinan semua jenis pertambangan yang kewenangannya sudah diambil pusat menjadi lebih jelas.

”Kita dapat UU ini dari download di internet Mas, makanya kita sendiri masih kurang begitu paham apa yang masih menjadi wewenang Pemerintah Daerah (Pemda) ataupun yang sudah menjadi wewenang pemerintah pusat,” kata Sekretaris Dispertamben, Bambang Sudono, Rabu (28/01).

Menurutnya, semestinya ada Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Gubernur (Pergub) yang menyertai UU baru ini. PP ataupun Pergub ini diharapkan mampu menjelaskan hal-hal teknis mengenai perijinan pertambangan.

”Kalau sekarang masih ngglambyar, karena UU ini juga tidak menjelaskan sampai ke teknis proses perijinan tambang, untuk daerah itu hanya ngasih pengantar atau bagaimana?,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, sehingga diperlukan petunjuk teknis ataupun petunjuk pelaksanaan yang menyertai UU tersebut. Bisa juga PP ataupun Pergub sebagai produk hukum baru yang melengkapi UU pertambangan tersebut.

”Saat ini jika ada masyarakat mengajukan ijin pertambangan kita sarankan langsung ke provinsi atau pusat,” pungkasnya. (duc)

Print Friendly, PDF & Email

Direkomendasikan untukmu

About the Author: kotatuban

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.