Pengelolaan Parkir Amburadul DPRD Bakal Panggil Dinas Terkait

image
Parkir wisata Pantai Boom mencekik

kotatuban.com-Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Tuban, dalam waktu dekat akan memanggil dua Satuan Kerja Prangkat Daerah (SKPD) Kabuaten setempat, terkait pengelolaan parkir jalan raya yang dinilai marak aksi pungutan liar oleh sejumlah oknum juru parkir (Jukir).

Dua SKPD yang akan dipanggil oleh DPRD yakni Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tuban. Sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban No. 12 tahun 2011 tentang Ketertiban Umum yang di dalamnya memuat Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum. Parkir ditepi jalan raya ditetapkan hanya Rp500 untuk kendaraan roda dua dan Rp1000 untuk kendaraan roda empat.

Wakil ketua DPRD Tuban Rudi Harianto mengatakan, pihaknya akan segera merekommendasikan komisi yang membidangi,  dalam hal ini Komisi A, untuk melakukan rapat kerja dengan dinas terkait. Sebab persoalan parkir liar dan pungutan tidak saja merugikan pengguna parkir, namun juga menyangkut retribusi parkir yang seharusnya masuk kas keuangan daerah.

“Pengelolaan parkir yang tidak benar seperti pungli tidak hanya merugikan pengguna parkir. Namun, ini juga ada kaitanya dengan penerimaan kas daerah. Kami akan segera meminta komisi yang membidangi untuk rapat dengan dinas terkait guna membahas hal tersebut,” kata Rudi, di gedung DPRD Tuban,  Senin (19/1).

Meski tidak dapat disebutkan oleh Rudi secara rinci pendapatan Kabupaten Tuban dari retribusi parkir, namun dapat dipastikan uang parkir yang ditarik oleh okmun juru parkir lebih banyak yang masuk kantong pribadi ketimbang masuk kas daerah. Sebab, tidak sedikit oknum parkir yang menarik uang parkir tanpa memberikan karcis sesuai ketentuan yang ada.

“Karcis parkir lima ratus rupiah menjadi seribu rupiah, sementara dilapangan lebih dari itu tarifnya, apalagi tidak sedikit yang tanpa karcis. Bayangkan berapa banyak yang masuk kantong pribadi oknum jukir, pasti lebih besar dari jumlah yang masuk kas daerah, ini maksudnya yang harus ditertibkan,” terang politisi Partai Golkar itu.

Diberitakan sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tuban mengklaim, sudah sering melakukan pembinaan terhadap para Jukir, jika dilapangan kerap ditemukan pungutan liar maupun penarikan parkir tanpa karcis, dipastikan bukan jukir yang resmi dari binaan otoritas perhubungan itu. (kim)

Direkomendasikan untukmu

About the Author: kotatuban

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.