Razia Tahap I Petugas Sita 6.000 APK

kotatuban.com-Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Pemerintah Kaupaten (Pemkab) Tuban sita sedikitnya 6.000 alat peraga kampanye (APK). APK yang disita dari  20 kecamatan selama razia tahap I yang dimulai awal Januari hingga 5 Februari kemarin. Pelanggaran tersebut meliputi pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati (perbub) maupun peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Razia dilakukan petugas gabungan Satpol PP, KPU, Panwaslu, Dinas Perhubungan dan petugas lalulintas Polres Tuban. Dengan menyisir jalan poros kecamatan hingga poros desa di dua puluh kecamatan se Kabupaten Tuban.

Wadiono saat menunjukkan tumpukan APK di kantor Satpol PP Tuban
Wadiono saat menunjukkan tumpukan APK di kantor Satpol PP Tuban

Menurut Kasi Pembinaan Umum Satpol PP Pemkab Tuban, Wadiono, pihaknya bakal terus melakukan razia di seluruh wilayah Tuban. Diharapkan, partai maupun caleg untuk memasang alat peraga sesuai aturs. Sehingga, tidak diambil paksa petugas, “Rata-rata APK itu terpasang di pohon, hampir 70 oersen APK itu dipaku di pohon, ini tidak boleh,” terang Wadiono.

Untuk wilayah pelanggaran terbanyak, lanjutnya, ada di Kecamatan Tuban dan kecamatan penyangga lainya (Semanding, Palang,Meraurak dan Jenu). Kecamatan Tuban dan sekitarnya itu merupakan jalur utama tempat lalu lalangnya kendaraan, sehingga, para caleg maupun partai banyak yang memasang APK di wilayah itu.

” Dimungkinkan wilayah tersebut masuk kawasan paling strategis makanya paling banyak di pasang APK oleh para caleg maupun tim sukses,” sambung Wadiono.

Selain melanggar aturan KPU/PKPU nomer 15 tahun 2012 danperaturan bupati (Perbub) nomer 20 tahun 2013, APK yang dipasang juga melanggar  zona pemasangan desa, yakni  satu desa satu gambar caln serta melanggar radius tempat pendidikan dan tempat ibadah maupun  pelanggaran pemasangan di tempat dan sarana umum milik pemerintah. “ Yang radiusnya  dibawah 100 meter di tempat pendidikan dan tempat ibadah langsung kami amankan,” ungkap Wadiono.

Dari sekian banyak APK yang di sita Satpol PP, paling banyak adalah milik para calon dari provinsi dan pusat,sementara sisanya adalah calon anggota dewan (Caleg) kabupaten /kota. “Kebanyakan yang melanggar adalah caleg Provinsi dan Pusat, mungkin tim sukses atau yang di berikan taggung jawab pemasangan tidak tahu makanya banyak yang melanggar. Sementara anggota dewan kota atau kabupaten kebanyakan sudah faham dan memasang APK milik mereka dititipkan di rumah warga,” pungkas Wadiono. (kim)

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Direkomendasikan untukmu

About the Author: kotatuban

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.