Pemerintah Diminta Tingkatkan Layanan Kesehatan

Sidang paripurna DPRD Tuban
Sidang paripurna DPRD Tuban

kotatuban.com-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban, berikan jawaban ataas pertanyaan dan saran yang disampaikan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun  2015.

Diantara saran yang disampaikan adalah soal pelayanan kesehatan yang dsampaikan fraksi Amanat Pembangunan, dimana perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di kabupaten berjuluk bumi wali ini. Fraksi Amanat Pembangunan menili fakta dilapngan masih banyak keluhan dari masyarakat, terlebih pelayanan yang berhubungan dengan BPJS dan SKTM. Fraksi Amanat Pembangunan juga mendorong pelaksanaan Puskesmas pelayanan 24 jam diseluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban.

“Banyak yang kami sampaikan tadi, salah satunya adalah soal kesehatan, kami akan memenuhi kebutuhan dengan meningkatkan kompetensi  petugas kesehatan. Dan saat ini 9 Puskesmas rawat inap sudah melaksanakan pelayanan 24 jam, dan kami akan upayakan lainnya juga demikian,” terang Waki Bupati Tuban Noor Nahar Hussein, Sabtu (16/06) usai sidang.

Selain itu, Dinas Kesehatan juga akan menindaklanjuti aduan dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh pemberi pelayanan kesehatan di Puskesmas atau rumaah sakit.

“Aduan akan ditindaklanjuti, termasuk soal BPJS, pemerintah akan berkordinasi dengan rumah sakit maupun penyelenggaran jaminan kesehatan,” lanjut Wakil Bupati Noor Nahar.

Tidak hanya soal kesehatan, pendapatan daerah dari sektor retribusi juga mendapatkan sorotan dari Fraksi Demokrat. Menurut fraksi tersebut pemerintah daerah perlu memperbaiki penerimaan sektor retribusi yang mengalami penurunan. Salah satunya dengan menggali obyek retribusi baru, serta meningkatkan efekifitas penerimaan dari sektor tersebut.

“Retribusi daerah tahun 2015 memang turun, dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp14 milyar. Penurunan ini dikarenakan retribusi pelayanan kesehtan dan kapitasi masuk kerekening pendapatan lain daerah yang sah,” katanya.

Pemidahan rekening tersebut lanjut wabup, berdasarkan peratura Presiden nomor 32 tahun 2014 pada APBD tahun anggaran 2015.

“Retribusi itu berdasarkan peraturan msauk pendapata lain lyang sah daerah makanya berkurang,” imbuh Wabup Noor Nahar. (kim)

 

 

 

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Direkomendasikan untukmu

About the Author: kotatuban