Pendamping Profesional Desa Harus Melalui Seleksi

image
Direkturat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT, Taufik Masjid

kotatuban.com – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menegaskan bahwa pendamping profesional desa harus mengikuti tes atau seleksi. Dan tidak ada pihak-pihak yang diistimewakan dalam pendaftaran pendamping desa tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Direkturat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes PDTT, Taufik Masjid saat Konfercab XVIII PC GP Ansor Kabupaten Tuban, Sabtu (19/04) lalu di Pendopo Krido Manunggal.

Menurutnya, siapapun memiliki hak yang sama untuk mengikuti tes seleksi pendamping profesional desa, mulai Tenaga Ahli (TA), Pendamping Desa (PD), mupun Pendamping Lokal Desa (PLD).

”Semua masyarakat mempunyai hak yang sama untuk menjadi pendamping desa. Dan semua harus mengikuti tes seleksi, termasuk fasilitator eks  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM),” ungkapnya.

Saat disinggung terkait aksi protes pendamping eks failitator PNPM, Taufik mengatakan, bahwa aksi tersebut tidak beralasan. Pendamping eks PNPM tersebut awalnya pada Januari 2016 dikontrak atau diminta jasanya selama tiga bulan sampai Maret 2016 untuk mendampingi desa dan menyelesaikan pekerjaan PNPM yang belum terselesaikan.

”Awal 2016 itu masa transisi peralihan dari program PNPM ke program dana desa, sehingga kita menggunakan jasa fasilitator PNPM. Dan kemudian fasilitator kita perpanjang lagi sampai 31 Mei 2016. Setelah itu, jika fasilitator PNPM mau tetap menjadi pendamping desa ya harus mengikuti seleksi,” tandasnya.

Sementara itu, pendamping desa eks PNPM yang enggan disebutkan namanya mengatakan, Kemendes seakan lupa dengan surat tertanggal 31 Desember 2015 yang secara tegas menetapkan alih status fasilitator PNPM-MPd menjadi pendamping desa. 

”Kayaknya Kemendes juga lupa bahwa 12 ribu orang pendamping eks PNPM telah dilauncing sebagai pendamping desa dalam seremoni yang gegap gempita pada tanggal 2 Juli 2015. Kemendes juga lupa bahwa yang memberikan pelatihan pembekalan dan pratugas kepada seluruh pendamping desa hasil rekrutmen 2015 adalah para pendamping desa eks PNPM,” ujarnya kepada kotatuban.com, Senin (18/04).

Menurutnya, Kemendes juga lupa bahwa para pendamping desa yang ingin disingkirkan ini dilimpahkan dari Kemendagri ke Kementerian Desa, bersamaan dengan pelimpahan program dan pendanaannya, melalui berita acara serah terima (BAST) yang legal.

”Kita juga telah menandatangani BAST yang legal, jadi tidak ada alasan Kemendes membedakan kita dengan pendamping desa hasil rekruitmen,” pungkasnya. (duc)

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Direkomendasikan untukmu

About the Author: kotatuban