SE BPNT 2021 Terbit, DPRD Tuban Minta Supplier Perhatikan Kwalias

Kotatuban.com – Surat Edaran (SE) terkait penyaluran program Batuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun 2021 telah terbit. Dalam SE itu salah satu menyebutkan ketentuan agen atau e-warung terlebih dahulu melaksanakan Pra Order (PO) kebutuhan komoditas BPNT sebelum didistribusikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Diantaranya komoditas karbohidrat minimal 70 persen dalam bentuk beras premium seberat 15 kilogram (kg) dan setiap satu kg beras dengan harga Rp 11 ribu dengan maksimal patahan beras 10 persen.

Munculnya harga beras Rp 11 ribu per kilogram itu ditanggapi Ketua Komisi IV DPRD Tuban Tri Astuti, yang salah satu tugasnya membidangi kesejahteraan masyarakat. Ia tidak mempersoalkan harga beras tersebut tetapi kualitas beras harus tetap dijaga agar penerima bantuan tidak ada yang dirugikan.

“Mengingat tahun kemarin banyak ditemukan kualitas beras dan daging yang tidak layak konsumsi, maka tahun ini kita tingkatkan kualitas beras premium tanpa meniran dengan harga 11 ribu dan mengambil dari petani lokal,” ungkap Tri Astuti, Selasa (12/1/2021).

Dalam penyediaan beras untuk program pemerintah pusat itu,  Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kabupaten Tuban menggandeng sejumlah supplier tersebar di 20 kecamatan. Dengan adanya itu, dewan pun meminta para supplier beras untuk bisa menjaga kualitas bahan kebutuhan pangannya.

“Saya menghimbau kepada 20 penyedia barang atau biasa di sebut supplier di 20 kecamatan untuk benar-benar menjaga kualitas bahan makanan. Sehingga  KPM tidak di rugikan,” tegas Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tuban tersebut.

Pemberian sebelumnya, Pemkab Tuban melalui surat edaran (SE) telah membuat ketentuan harga untuk komoditas program BPNT dari Kementerian Sosial (Kemensos). Sebab, pada bulan ini program itu akan segera disalurkan kepada KPM yang ada di Kabupaten Tuban.

Jumlah penerima pada awal bulan ini sekitar 89 ribu peserta. Dimana, Bantuan dari pemerintah pusat itu disalurkan melalui rekening BNI atau kartu sembako dengan nilai bantuan yang diterima sebesar Rp 200 ribu per bulan. Selanjutnya, penerima bisa belanja kebutuhan bahan pokok ke e-warong atau agen yang telah ditunjuk dengan paket yang telah ditentukan melalui pra order.

Menurutnya, ketentuan pra order itu diantaranya komoditas karbohidrat minimal 70 persen dalam bentuk beras premium seberat 15 kilogram (kg). Setiap satu kg beras dengan harga Rp 11 ribu dengan maksimal patahan beras 10 persen.

“Ketentuan berikut terkait protein hewan telur atau daging senilai Rp 26 ribu sampai di KPM. Sisanya, protein nabati berupa tahu atau tempe senilai Rp 9 ribu,” pungkasnya. (duc)

Share and Enjoy !

0Shares
0 0

Direkomendasikan untukmu

About the Author: kotatuban